Jajaran Pemerintah Pusat, kepala daerah, dan Bank Indonesia diminta terus memantau harga-harga barang dan jasa yang ada di lapangan sehingga kenaikan harga dapat terdeteksi sedini mungkin.
Para gubernur, bupati, dan wali kota diimbau untuk tidak ragu selalu mengecek pasar. Jangan sampai kenaikan harga komoditas pangan, seperti halnya beras yang terjadi pada awal tahun ini, terulang kembali.
Begitu juga dengan penetapan tarif yang diatur pemerintah (adiministered prices) seperti tarif PDAM, listrik, dan bahan bakar minyak. Pemerintah Pusat dan daerah harus sangat hati-hati menetapkan penyesuaian harga kelompok adiministered prices.
Jika ruang fiskal memungkinkan, Pemerintah diminta untuk ikut menyubsidi kenaikan harga di pasar.
Kemudahan pembiayaan pembangunan pada tahun ini juga diharapkan semakin baik agar beban APBN terus berkurang. Presiden meminta seluruh jajarannya untuk terus memperbaiki iklim investasi.
Menurut Presiden, saat ini semua negara memperebutkan investasi. Bagi Indonesia, investasi dan ekspor menjadi kunci untuk mengakselerasi pertumbuhan ekonomi.
Presiden ingin selama 3 tahun pandemi, Indonesia memetik banyak pelajaran agar bangsa semakin tangguh ketika menghadapi tantangan di depan, seperti kemungkinan pandemi yang kembali terjadi.
Dalam 3 tahun terakhir, Pemerintah mengucurkan ribuan triliun untuk memulihkan kesehatan dan ekonomi nasional. Pada 2020, pemerintah menganggarkan Rp695,2 triliun, pada 2021 mengalokasikan Rp744 triliun, dan pada 2022 sebesar Rp414,5 triliun.
Bahkan, menurut Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati, kenaikan kebutuhan pembiayaan pada awal pandemi COVID-19 dan pemulihan ekonomi nasional bisa membiayai pembangunan dua Ibu Kota Negara (IKN).
Keputusan pemerintah untuk mencabut PPKM dengan hati-hati perlu diapresiasi. Indonesia baru mencabut PPKM pada akhir 2022 setelah 10 bulan meninjau penerapan kebijakan tersebut.
Pencabutan PPKM didasari penularan COVID-19 di Indonesia yang berada pada kondisi terkendali. Meski demikian, Indonesia perlu belajar dari pengalaman negara-negara lain yang kembali mengalami lonjakan kasus saat mencabut kebijakan pembatasan.
Karena itu, semua pelajaran baik dari pemberlakuan PPKM penting untuk diduplikasi. Penggunaan masker di dalam ruangan yang padat perlu terus diterapkan. Menjaga kebersihan diri juga tidak boleh dilupakan. Pun, pemerintah juga perlu terus memudahkan akses ke layanan kesehatan dan memudahkan perolehan vaksin.
Masyarakat Indonesia telah melewati 3 tahun masa sulit yang mewariskan pelajaran berharga menuju tatanan kehidupan baru.
Halaman :
Para gubernur, bupati, dan wali kota diimbau untuk tidak ragu selalu mengecek pasar. Jangan sampai kenaikan harga komoditas pangan, seperti halnya beras yang terjadi pada awal tahun ini, terulang kembali.
Begitu juga dengan penetapan tarif yang diatur pemerintah (adiministered prices) seperti tarif PDAM, listrik, dan bahan bakar minyak. Pemerintah Pusat dan daerah harus sangat hati-hati menetapkan penyesuaian harga kelompok adiministered prices.
Jika ruang fiskal memungkinkan, Pemerintah diminta untuk ikut menyubsidi kenaikan harga di pasar.
Kemudahan pembiayaan pembangunan pada tahun ini juga diharapkan semakin baik agar beban APBN terus berkurang. Presiden meminta seluruh jajarannya untuk terus memperbaiki iklim investasi.
Menurut Presiden, saat ini semua negara memperebutkan investasi. Bagi Indonesia, investasi dan ekspor menjadi kunci untuk mengakselerasi pertumbuhan ekonomi.
Presiden ingin selama 3 tahun pandemi, Indonesia memetik banyak pelajaran agar bangsa semakin tangguh ketika menghadapi tantangan di depan, seperti kemungkinan pandemi yang kembali terjadi.
Dalam 3 tahun terakhir, Pemerintah mengucurkan ribuan triliun untuk memulihkan kesehatan dan ekonomi nasional. Pada 2020, pemerintah menganggarkan Rp695,2 triliun, pada 2021 mengalokasikan Rp744 triliun, dan pada 2022 sebesar Rp414,5 triliun.
Bahkan, menurut Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati, kenaikan kebutuhan pembiayaan pada awal pandemi COVID-19 dan pemulihan ekonomi nasional bisa membiayai pembangunan dua Ibu Kota Negara (IKN).
Keputusan pemerintah untuk mencabut PPKM dengan hati-hati perlu diapresiasi. Indonesia baru mencabut PPKM pada akhir 2022 setelah 10 bulan meninjau penerapan kebijakan tersebut.
Pencabutan PPKM didasari penularan COVID-19 di Indonesia yang berada pada kondisi terkendali. Meski demikian, Indonesia perlu belajar dari pengalaman negara-negara lain yang kembali mengalami lonjakan kasus saat mencabut kebijakan pembatasan.
Karena itu, semua pelajaran baik dari pemberlakuan PPKM penting untuk diduplikasi. Penggunaan masker di dalam ruangan yang padat perlu terus diterapkan. Menjaga kebersihan diri juga tidak boleh dilupakan. Pun, pemerintah juga perlu terus memudahkan akses ke layanan kesehatan dan memudahkan perolehan vaksin.
Masyarakat Indonesia telah melewati 3 tahun masa sulit yang mewariskan pelajaran berharga menuju tatanan kehidupan baru.
.jpg "KSB Desa Talagajaya Garut Diapresiasi Kemensos")
