Selain jalur afirmasi, SPMB 2025 juga menetapkan jalur domisili minimal 35 persen, jalur prestasi akademik dan nonakademik masing-masing minimal 15 persen, serta jalur mutasi maksimal 5 persen. Penataan kuota ini dilakukan berdasarkan analisis kebutuhan daerah dan hasil evaluasi pelaksanaan SPMB tahun-tahun sebelumnya, guna menciptakan proporsi yang adil dan berimbang.

“Keadilan dalam pendidikan bukan hanya soal distribusi fasilitas, tetapi juga soal keberpihakan dalam kebijakan. Jalur afirmasi adalah bentuk nyata dari itu, agar tidak ada lagi anak Sumbar yang tertinggal hanya karena keterbatasan ekonomi atau lokasi tinggal,” jelas Barlius yang turut didampingi Kabid SMA dan SLB Mayan, serta Kabid SMK Ariswan.

Pemprov Sumbar juga menjamin kelancaran teknis pendaftaran dengan menyediakan layanan informasi dan bantuan melalui laman resmi spmb.sumbarprov.go.id. Untuk daerah-daerah dengan keterbatasan jaringan, seperti di wilayah Kepulauan Mentawai, telah ditetapkan kebijakan khusus agar proses penerimaan tetap berjalan lancar.

Kebijakan afirmasi ini sejalan dengan arahan Gubernur Mahyeldi Ansharullah dan Wakil Gubernur Vasko Ruseimy untuk membangun Sumatera Barat yang unggul dan berkeadilan, di mana setiap anak memiliki peluang yang sama untuk mengakses pendidikan berkualitas sebagai jalan menuju masa depan yang lebih baik. (adpsb/bud)