CARAPANDANG - Ketua DPR RI, Puan Maharani menekankan, pentingnya akuntabilitas, transparansi, dan perlindungan hak sipil masyarakat Indonesia. Terutama, dalam kolaborasi antara negara dan industri. 

“Kolaborasi antara negara dan pelaku industri, harus dilihat bukan hanya dari efektivitas teknis. Tapi juga dari perspektif akuntabilitas, transparansi, dan perlindungan hak sipil,” kata Ketua DPP PDIP ini dalam keterangannya, Jumat (27/6/2025). 

Puan mengingatkan, pemanfaatan teknologi dalam penegakan hukum tidak boleh menimbulkan praktik pengawasan yang melanggar hak demokratis. Puan menekankan, kepercayaan publik terhadap institusi penegak hukum dan negara harus dijaga. 

“Kemajuan teknologi harus menjadi sahabat demokrasi. Tidak boleh berubah menjadi pengawasan,” ucap Puan. 

Sebelumnya diberitakan, Kejagung telah melakukan MoU dengan empat operator telekomunikasi besar di Indonesia. Yakni, PT Telekomunikasi Indonesia Tbk, PT Telekomunikasi Selular, PT Indosat Tbk, dan PT Xlsmart Telecom Sejahtera Tbk. 

Jaksa Agung Muda Intelijen, Reda Manthovani menjelaskan, kerja sama tersebut memungkinkan pemasangan dan pengoperasian perangkat penyadapan informasi. Serta, penyediaan rekaman informasi telekomunikasi. 

Menurut Reda, langkah ini sesuai dengan amanat undang-undang. Yakni, UU Nomor 11 Tahun 2021 tentang perubahan atas UU Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan.