“Tindakan terhadap pelanggaran parkir oleh masyarakat tidak masuk dalam kategori pungutan liar (pungli), melainkan tindak pidana umum yang akan dikoordinasikan dengan aparat penegak hukum,” jelasnya.
Terkait upaya pengentasan kemiskinan seperti yang disoroti Fraksi Demokrat, Elzadaswarman menekankan pentingnya kolaborasi berbagai pihak.
“Fokus belanja daerah diarahkan pada perlindungan sosial dan peningkatan pendapatan masyarakat,” tuturnya.
Fraksi PPP juga menyoroti perlunya evaluasi terhadap Badan Layanan Umum Daerah (BLUD). Pemko menyampaikan bahwa langkah tersebut telah dilakukan oleh OPD teknis.
“Salah satu BLUD yang sedang dievaluasi adalah BLUD pembibitan dan pakan ternak. Untuk Perumda Air Minum Tirta Sago, pengawasan rutin terus kami lakukan,” ungkap Wawako.
Ia juga menanggapi pandangan Fraksi PPP soal pentingnya kearifan lokal dan partisipasi masyarakat dalam investasi.
“Kami terus mengoptimalkan fungsi Mal Pelayanan Publik (MPP) agar bisa memberikan layanan terbaik bagi para investor,” katanya.
Adapun usulan Fraksi PAN untuk menjadikan Pasar Padang Kaduduak sebagai sentra UMKM, Pemko menyatakan saat ini fokus masih pada optimalisasi fungsinya sebagai pasar rakyat.
“Namun, tidak menutup kemungkinan ke depan kawasan ini menjadi pusat UMKM, tentu dengan pertimbangan matang,” ujarnya. “Sebagai tahap awal, kami dorong pelaku UMKM untuk menempati kios-kios yang telah tersedia sebagai representasi dari pasar offline.”
