PAYAKUMBUH, CARAPANDANG - Pemerintah Kota Payakumbuh menyatakan komitmennya untuk menertibkan bangunan liar yang berdiri di atas fasilitas umum atau tidak memiliki izin sesuai ketentuan. Langkah tegas ini akan mulai dilakukan secara bertahap pada Mei 2025 mendatang.
Wakil Wali Kota Payakumbuh, Elzadaswarman yang akrab disapa Om Zet, menyampaikan hal tersebut saat memimpin rapat Forum Penataan Ruang (FPR) di Ruang Randang, Kantor Wali Kota Payakumbuh, Kamis malam (24/04/2025).
"Penertiban ini bukan hanya soal estetika kota, tapi juga tentang aksesibilitas masyarakat dan keberlangsungan fungsi ruang. Kami akan menindak bangunan yang tidak memenuhi syarat teknis dan planologis untuk penerbitan IMB, serta yang berdiri di atas fasilitas umum," tegas Om Zet di hadapan unsur Forkopimda, kepala OPD teknis, dan instansi lintas sektor yang hadir.
Dalam rapat tersebut, diputuskan bahwa Pemko akan menerbitkan Surat Perintah Bongkar untuk bangunan yang terbukti melanggar aturan. Surat ini akan disampaikan oleh tim penertiban melalui camat, lurah, serta unsur TNI/Polri.
"Pemilik bangunan akan kami beri waktu 7x24 jam untuk membongkar sendiri. Bila tidak diindahkan, maka tim FPR yang akan turun langsung melakukan pembongkaran," ujarnya.
Penertiban ini merupakan bagian dari pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja serta Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 15 Tahun 2021 jo. Nomor 9 Tahun 2022 tentang Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang.
