Catatan lainnya, Komisi X DPR RI mengapresiasi realisasi komitmen pemerintah terkait tidak adanya efisiensi anggaran terhadap program beasiswa di Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemendiktisaintek) pada tahun 2025.
"Komisi X DPR RI menghargai komitmen pemerintah dengan tidak melakukan efisiensi anggaran beasiswa sehingga seluruh program beasiswa di Kemendiktisaintek untuk Tahun Anggaran 2025 (termasuk KIP-K dan ADiK) tetap sesuai pagu awal sebesar total Rp15,428 triliun," kata dia.
Meskipun begitu, ujar Hetifah melanjutkan, Komisj X DPR RI tetap mendorong Kemendiktisaintek untuk memaksimalkan skema beasiswa lainnya, termasuk melalui LPDP Kemenkeu, kerja sama dengan sektor swasta, lembaga internasional, dan lembaga investasi guna memperluas akses pendidikan tinggi.
Berikutnya, Hetifah mengatakan pihaknya kebijakan beasiswa tersebut merupakan bentuk komitmen kuat pemerintah dalam mendukung akses pendidikan tinggi yang lebih luas dan merata.
Lalu, Komisi X juga menekankan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam penyaluran beasiswa agar benar-benar diterima oleh mahasiswa yang memenuhi syarat dan membutuhkan. Pengawasan ketat, menurut Hetifah, perlu dilakukan untuk mencegah penyimpangan, memastikan distribusi yang merata, dan meningkatkan efektivitas dalam mendukung pemerataan pendidikan tinggi di Indonesia.
