Ia menambahkan Dana Desa yang telah disalurkan itu juga digunakan untuk Desa Aman COVID-19 sebesar Rp2,74 triliun, program ketahanan pangan sebesar Rp5,46 triliun dan kegiatan prioritas desa lainnya sebesar Rp12,92 triliun.
Dalam kesempatan itu, Gus Halim juga mengatakan bahwa proporsi perempuan kepala keluarga (PEKKA) sebagai penerima BLT dana desa tahun ini telah mencapai 2,85 juta.
"Penerima PEKKA cenderung meningkat dari 31 persen pada 2020, kemudian 40 persen pada 2021 dan kini 45 persen," katanya.
Ia mengharapkan "feminisasi" BLTÂ Dana Desa melebarkan kesempatan keluarga miskin di desa yang dikepalai perempuan untuk menjaga daya beli dan kesejahteraannya.
Ia menekankan bahwa BLTÂ Dana Desa memberikan porsi cukup tinggi kepada PEKKA, tidak pernah kurang dari 30 persen KPM.
Bahkan, rata-rata proporsi PEKKA penerima BLTÂ Dana Desa di empat provinsi melebihi 50 persen, yakni Sumatera Barat, Banten, Jawa Barat, dan Nusa Tenggara Barat (NTB).
"Di samping itu, PKTD juga secara khusus harus memberdayakan PEKKA," kata Gus Halim.
Â
Halaman :
Dalam kesempatan itu, Gus Halim juga mengatakan bahwa proporsi perempuan kepala keluarga (PEKKA) sebagai penerima BLT dana desa tahun ini telah mencapai 2,85 juta.
"Penerima PEKKA cenderung meningkat dari 31 persen pada 2020, kemudian 40 persen pada 2021 dan kini 45 persen," katanya.
Ia mengharapkan "feminisasi" BLTÂ Dana Desa melebarkan kesempatan keluarga miskin di desa yang dikepalai perempuan untuk menjaga daya beli dan kesejahteraannya.
Ia menekankan bahwa BLTÂ Dana Desa memberikan porsi cukup tinggi kepada PEKKA, tidak pernah kurang dari 30 persen KPM.
Bahkan, rata-rata proporsi PEKKA penerima BLTÂ Dana Desa di empat provinsi melebihi 50 persen, yakni Sumatera Barat, Banten, Jawa Barat, dan Nusa Tenggara Barat (NTB).
"Di samping itu, PKTD juga secara khusus harus memberdayakan PEKKA," kata Gus Halim.
Â
.jpg "KSB Desa Talagajaya Garut Diapresiasi Kemensos")
.jpg "Alip, Tagana Difabel yang Selalu Membantu Saat Terjadi Bencana")
.jpg "Jokowi Teken Pengesahan UU Nomor 2 Tahun 2024 tentang Daerah Khusus Jakarta")
