Di samping itu, menurutnya, tata kelola BBN sektor hulu dan hilir juga perlu dikoneksikan dengan baik. Ia mengapresiasi penguatan sertifikasi perkebunan kelapa sawit berkelanjutan Indonesia (ISPO), hanya saja sertifikasi untuk bahan baku BBN lain juga mesti dibuat.
"Saat ini juga belum ada integrated land used planning yang khusus didedikasikan untuk feedstock," katanya.
Selain rencana penggunaan lahan yang terintegrasi, pemerintah juga perlu membuat ambang batas (cap) luas perkebunan sawit di Indonesia sehingga risiko perluasan lahan perkebunan sawit dengan skema penggunaan lahan secara tidak langsung (Indirect Land Use Change/ILUC) dapat diperkecil.
"Kita harus tahu kapan kita harus berhenti membuka lahan perkebunan sawit sehingga nanti stok kita tidak semakin membludak dan kita mencari serapan," terangnya.
Halaman :
"Saat ini juga belum ada integrated land used planning yang khusus didedikasikan untuk feedstock," katanya.
Selain rencana penggunaan lahan yang terintegrasi, pemerintah juga perlu membuat ambang batas (cap) luas perkebunan sawit di Indonesia sehingga risiko perluasan lahan perkebunan sawit dengan skema penggunaan lahan secara tidak langsung (Indirect Land Use Change/ILUC) dapat diperkecil.
"Kita harus tahu kapan kita harus berhenti membuka lahan perkebunan sawit sehingga nanti stok kita tidak semakin membludak dan kita mencari serapan," terangnya.
.jpg "Hindari Wabah HFMD dan DBD Dengan Jaga Kebersihan")
.jpg "IOC: AI Bisa Dimanfaatkan untuk Tunjang Performa Atlet")
