Anggota Bawaslu Siap Awasi Pemilu Serentak 2024

“Tahun anggaran dimulai pada Januari, tapi kenyataan di lapangan, kalau kawan-kawan tanya kepada kementerian dan lembaga, Januari itu gak ada uang turun dari Kementerian Keuangan, turunnya bulan Maret dan bulan April,” kata Fritz.

Sedangkan, apabila tanggal pemilu jatuh pada bulan Mei, maka masa-masa kampanye akan melalui masa puasa dan lebaran. Menurut Fritz, masa tersebut akan rentan dengan politik uang dan menyulitkan Bawaslu untuk melakukan pengawasan.

“Ngasih sedekah boleh atau tidak? Ngasih orang buka puasa boleh atau tidak? Kalau Bawaslu bilang nggak karena itu politik uang, kita dihajar orang juga karena melanggar orang beribadah,” katanya.

Selain itu, apabila pihak penyelenggara akan menyelenggarakan pemilu pada bulan Mei, maka akan terlalu dekat dengan bulan November, apabila dibandingkan dengan penyelenggaraan pemilu pada bulan Februari.

Fritz mempertimbangkan apakah waktu tersebut akan cukup bagi partai politik untuk mencocokkan berbagai pasangan calon kepala daerah di 514 kabupaten/kota, serta 34 provinsi.

“Tapi itu kan dari pertimbangan politik. Kami, dari kacamata Bawaslu, kapan pun tanggalnya, kami siap untuk melaksanakannya,” kata Fritz.