CARAPANDANG.COM - Pemerintah Provinsi Kaltim mendukung sepenuhnya kebijakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk melakukan konversi mobil dinas di lingkungan pemerintahan dengan menggunakan tenaga listrik.
"Harus kita dukung arahan Pak Presiden," kata Wakil Gubernur Kaltim Hadi Mulyadi menjawab pertanyaan media terkait instruksi Presiden Jokowi tentang kendaraan listrik untuk kendaraan dinas sehari-hari di lingkup pemerintahan, baik di pusat maupun daerah di Samarinda, Jumat.
Namun, lanjut mantan legislator Kaltim dan Senayan ini, terpenting adalah disiapkan fasilitas pendukungnya, seperti stasiun pengisian energi listriknya.
Selain itu, lanjut Hadi, pemerintah harus melakukan pendataan terhadap kendaraan-kendaraan dinas milik pemerintah daerah yang ada saat ini. "Harus ada data yang valid agar tidak mubazir, jangan sampai tidak termanfaatkan secara baik, hanya gara-gara dikonversi ke mobil listrik," ujarnya.
Ia mengakui belum ada pembahasan secara spesifik terhadap rencana peralihan kendaraan dinas milik pemerintah, khususnya pembahasan terkait berapa banyak kendaraan yang dimiliki pemerintah daerah (provinsi, kabupaten dan kota) yang akan diganti ke mobil listrik, termasuk pembahasan tentang anggaran yang diperlukan untuk pengadaan atau pembelian kendaraan listrik tersebut, juga penyediaan dan pembangunan fasilitas pendukungnya.
Halaman :
"Harus kita dukung arahan Pak Presiden," kata Wakil Gubernur Kaltim Hadi Mulyadi menjawab pertanyaan media terkait instruksi Presiden Jokowi tentang kendaraan listrik untuk kendaraan dinas sehari-hari di lingkup pemerintahan, baik di pusat maupun daerah di Samarinda, Jumat.
Namun, lanjut mantan legislator Kaltim dan Senayan ini, terpenting adalah disiapkan fasilitas pendukungnya, seperti stasiun pengisian energi listriknya.
Selain itu, lanjut Hadi, pemerintah harus melakukan pendataan terhadap kendaraan-kendaraan dinas milik pemerintah daerah yang ada saat ini. "Harus ada data yang valid agar tidak mubazir, jangan sampai tidak termanfaatkan secara baik, hanya gara-gara dikonversi ke mobil listrik," ujarnya.
Ia mengakui belum ada pembahasan secara spesifik terhadap rencana peralihan kendaraan dinas milik pemerintah, khususnya pembahasan terkait berapa banyak kendaraan yang dimiliki pemerintah daerah (provinsi, kabupaten dan kota) yang akan diganti ke mobil listrik, termasuk pembahasan tentang anggaran yang diperlukan untuk pengadaan atau pembelian kendaraan listrik tersebut, juga penyediaan dan pembangunan fasilitas pendukungnya.
