CARAPANDANG - KPK menyebutkan proyek shelter tsunami di Nusa Tenggara Barat (NTB) menelan anggaran puluhan miliar. Namun, terkait kerugian keuangan negara secara pasti masih dalam tahap penghitungan oleh lembaga terkait.

"Informasi sementara nilai dari proyek itu sekitar kurang lebih Rp 20 miliar. Hasil auditnya belum keluar dan masih dalam proses perhitungan," kata Juru Bicara KPK Tessa Mahardika di Gedung Merah Putih KPK yang dikutip, Sabtu (3/8/2024).

Tessa mengatakan penyidik memperkirakan kerugian negaranya pun tidak jauh berbeda dengan nilai proyeknya. Karena saat ini tempat tersebut sama sekali tidak bisa digunakan.

"Penyidik memperkirakan hasilnya adalah total lost. Karena shelter tidak dapat digunakan sebagaimana tujuan awal yaitu tempat evakuasi sementara," kata Tessa.

KPK telah menetapkan dua tersangka terkait dugaan korupsi Pembangunan Tempat Evakuasi Sementara (TES) atau Shelter Tsunami. Tes dikerjakan Satuan Kerja Penataan Bangunan dan Lingkungan (PBL) Provinsi Nusa Tenggara Barat, Kementerian PUPR 2014. 

Tessa mengungkapkan, kedua pihak yang ditetapkan sebagai tersangka itu merupakan unsur dari penyelenggara negara dan BUMN. Hanya saja, KPK masih enggan mengungkap identitas dua pihak yang ditetapkan tersangka tersebut serta konstruksi perkaranya.

KPK menduga, kasus dugaan korupsi Shelter Tsunami itu merugikan keuangan negara senilai Rp 19 miliar.  "Kerugian negara untuk perkara tersebut sekitar kurang lebih Rp 19 miliar," kata Tessa, Senin (8/7/2024).