CARAPANDANG.COM - Pengurus Pusat (PP) Muhammadiyah buka suara soal izin pengelolaan tambang yang diberikan pemerintah terhadap organisasi keagamaan. Hal ini disampaikan Ketua Umum (Ketum) PP Muhammadiyah Haedar Nashir, Minggu (28/7/2024).
Dalam pernyataannya, Haedar mengatakan Muhammadiyah siap mengelola tambang sesuai izin dari pemerintah. Ia mengaku keputusan itu diambil setelah melalui kajian mendalam hingga yang diwarnai dinamika pro-kontra di internal organisasi.
"Terkait tambang, kami memang sebagaimana karakter kami, Muhammadiyah. Ketika ada tawaran resmi yang tentu ini punya political will yang baik dari pemerintah, tidak serta merta menerima tapi juga tidak serta merta langsung menolak," ujarnya.
Haedar menyebut pengambilan keputusan di Muhammadiyah bersandar pada prinsip keilmuan yang diemban organisasinya. Selain itu, dinamika eksternal juga menjadi salah satu pertimbangan dalam mengambil keputusan.
"Karena kami selalu punya prinsip menerima menolak dan melakukan langkah apapun dalam pergerakan Muhammadiyah itu harus berdasarkan oleh ilmu yang diajarkan oleh Islam. Juga berbasis pada pemikiran-pemikiran Muhammadiyah yang kita popularisasikan yakni berbasis pada pandangan Islam berkemajuan."
Haedar juga menegaskan dalam membuat keputusan tidak ada tekanan dari pihak manapun. Ia memastikan PP Muhammadiyah terbuka dengan kritik karena terbiasa menghadapinya.
